Perda IMB Kota TERNATE

 

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE

NOMOR  8 TAHUN 2010

 

TENTANG

 

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

WALIKOTA TERNATE,

 

Menimbang    :  a.   bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selain menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan terkait dengan pembangunan tempat hunian/rumah, kantor, hotel, pusat perekonomian/perdagangan dan sarana lainnya, dapat menjadi objek dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Ternate;

  1. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat   :     1.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  4. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
  5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Ternate (Lembarn Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 1);
  6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2001 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 9);
  7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
  8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

 

dan

 

WALIKOTA TERNATE

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan      :     PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN                       BANGUNAN.

 

 

 

BAB  I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kota Ternate.
  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Ternate.
  3. Walikota adalah Walikota
  4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai perundang-undangan.
  5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota yang berlaku sesuai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
  9. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan pengadakan bangunan seluruh atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan mengadakan bangunan tersebut.
  10. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
  11. Retribisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang/badan termasuk merubah bangunan.
  12. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
  13. Fungsi Bangunan adalah memanfaatkan bangunan untuk kegiatan individu atau kelompok dalam masyarakat yang mencakup sosial budaya, hunian, usaha, khusus dan campuran.
  14. Garis Sepadan adalah garis khayal yang ditarik dari jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara kapling atau pekarangan yang boleh dan tidak dibangun bangunan.
  15. Bangunan Gedung Fungsi Hunian adalah bangunan rumah tinggal, rumah deret, rumah susun dan rumah tinggal sementara.
  16. Bangunan Fungsi Usaha adalah bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata, dan rekreasi, terminal dan penyimpanan.
  17. Bangunan Fungsi Sosial Budaya adalah bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, labolatorium dan pelayanan umum.
  18. Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalah bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi, pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis lainnya.
  19. Koofesien adalah indeks yang digunakan sebagai faktor penggali harga tertuang retribusi Izin Mendirikan Bangunan, di ukur berdasarkan faktor luas lantai bangunan, tingkat bangunan dan rencana bangunan/ fungsi bangunan.
  20. Koofisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas bangunan dengan kapling/pekarangan.
  21. Bangunan Gedung Fungsi Campuran adalah bangunan rumah toko, rumah kantor dan rumah gudang.
  22. Koofisien Latai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan kapling/pekarangan.
  23. Koofisien Tinggi Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
  24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
  25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
  26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB  II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

 

Pasal  2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.

 

Pasal  3

  • Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dalam Daerah Kota Ternate.
  • Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
  • Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

 

 

Pasal 4

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Kota Ternate.

 

 

BAB  III

GOLONGAN RETRIBUSI

 

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB  IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

 

Pasal 6

 

(1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan pada faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

(2)  Faktor luas lantai bangunan dan jumlah tingkat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot koefisien.

(3)  Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

 

  1. Koofisien Luas Bangunan :

 

No Luas Bangunan Koefisien
1 Bangunan  luas s/d 500 M² 1,00
2 Bangunan  luas s/d 1.000 M² 1,50
3 Bangunan  luas s/d >3.000 M² 2,00

 

  1. Koofisien Tingkat Bangunan :

 

No Tingkat Bangunan Koefisien
1 Bangunan 1 lantai 1,00
2 Bangunan 2 s/d 4 lantai 1,50
3 Bangunan 5 lantai ke atas 2,00

(4) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan hasil perkalian antara koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.

BAB  V

PRINSIP DAN SASARAN  DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

 

Pasal  7

(1)  Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.

(2)  Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari izin.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

 

Pasal 8

 

  • Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis, klasifikasi dan guna bangunan, dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Ternate, yang ditetapkan sebagai berikut :

 

  1. Bagian Wilayah Kota (BWK) I :

Kelurahan

Guna Bangunan

Harga Dasar
Permanen

Rp./M2

Semi Permanen

Rp./M2

Tarau, Sango, Tabam, Tafure, Akehuda, Tubo, Dufa-Dufa, Sangaji, Toboleu, Kasturian, Salero, Soa sio dan Soa.

Sosial/Budaya

Hunian

Usaha

Khusus

Campuran

10.000.-

12.500,-

17.500,-

15.000,-

17.500,-

7.000,-

10.000,-

15.000,-

15.000,-

15.000.-

  1. Bagian Wilayah Kota (BWK) II :

 

Kelurahan

Guna Bangunan

Harga Dasar
Permanen Rp./M2 Semi Permanen Rp./M2
 

Makassar Timur, Makassar Barat, Salahuddin, Kalumpang, Santiong, Gamalama, Moya, kampung Pisang, Marikurubu, Muhajirin, Tanah Raja, Maliaro, Stadion, Takoma, dan Kota Baru

Sosial/Budaya

Hunian

Usaha

Khusus

Campuran

15.000,-

15.000,-

25.000,-

30.000,-

25.500,-

10.000,-

12.500,-

17.500,-

20.000,-

17.500,-

  1. Bagian Wilayah Kota (BWK) III :

 

Kelurahan

Guna Bangunan Harga Dasar
Permanen Rp./M2 Semi Permanen Rp./M2

Sasa, Gambesi, Ngade, Fitu, Kalumata, Kayu Merah, Tabona, Ubo-Ubo, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua Utara, Mangga Dua, Jati Perumnas, Jati, Tanah Tinggi Barat, tanah Tinggi dan Toboko.

Sosial/Budaya

Hunian

Usaha

Khusus

Campuran

10.000,-

15.000,-

20.000,-

22.000,-

20.000,-

8.000,-

12.500,-

17.500,-

17.500,-

17.500,-

 

  1. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV :

 

Kelurahan

Guna Bangunan

Harga Dasar
Permanen Rp./M2 Semi Permanen Rp./M2
 

Jambula, Kastela, Foramadiahi, Rua, Afe Taduma, Dorpedu, Togafo, Loto, Takome, Sulamadaha, Tobololo, Bula dan Kulaba.

Sosial/Budaya

Hunian

Usaha

Khusus

Campuran

8.000,-

10.000,-

15.000,-

22.000,-

15.000,-

6.000,-

8.500,-

12.500,-

12.000,-

12.500,-

  1. Bagian Wilayah Kota (BWK) V :

 

Kelurahan

Guna Bangunan

Harga Dasar
Permanen Rp./M2 Semi Permanen Rp./M2

Faudu, Tomajiko, Dorari Isa, Togolobe, Tafraka dan Mado.

Sosial/Budaya

Hunian

Usaha

Khusus

Campuran

5.000,-

10.000,-

15.500,-

20.000,-

15.500,-

3.000,-

8.500,-

12.500,-

10.000,-

12.500,-

 

  1. Bagian Wilayah Kota (BWK) VI :

 

Kelurahan

Guna Bangunan

Harga Dasar
Permanen Rp./M2 Semi Permanen Rp./M2

Moti Kota, Takofi, Tadenas, Figur, Tafamutu dan Tafaga.

Sosial/Budaya

Hunian

Usaha

Khusus

Campuran

5.000,-

10.000,-

15.500,-

20.000,-

15.500,-

3.000,-

8.500,-

12.500,-

10.000,-

12.500,-

  1. Bagian Wilayah Kota (BWK) III :

 

Kelurahan

Guna Bangunan

Harga Dasar
Permanen Rp./M2 Semi Permanen Rp./M2

Faudu, Lelewi, Bido, Pante Sagu, Mayau, Tifure dan Perum Bersatu.

Sosial/Budaya

Hunian

Usaha

Khusus

Campuran

5.000,-

10.000,-

15.500,-

20.000,-

15.500,-

3.000,-

8.500,-

12.500,-

10.000,-

12.500,-

  • Tarif untuk Pagar, Bangunan Rehabilitasi dan Menara atau Tower, Bangunan Darurat, Talud, Drainase dan Jembatan adalah sebagai berikut :
  • Pagar / M2 :  10.000,-
  • Bangunan Rehabiltasi / M2 :  12.500,-
  • Menara atau Tower / M2 : 100.000,-
  • Bangunan Darurat / M2 :    7.500,-
  • Talud / M² :   25.000,-
  • Drainase / M² :   15.000,-
  • Jembatan / M² :  50.000,-

(3)  Besarnya retribusi adalah hasil perkalian antar koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan harga dasar izin, sebagai berikut :

       Retribusi IMB = KLB x KTB x Harga Dasar

       KLB    =  Koefisien Luas Bangunan

       KTB    =  Koefisien Tinggi Bangunan

       Harga Dasar = Harga Dasar Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 9

  • Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  • Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
  • Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

 

Pasal 10

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

 

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

 

Pasal 12

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 13

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumem lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

 

Pasal 14

 

  • Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  • Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
  • Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan serta tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

BAB  XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

 

Pasal 15

  • Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus.
  • Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib retribusi untuk melunasi retribusinya.
  • Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Walikota.
  • Tata cara pembayaran, tempat pembayaran Retribusi serta bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Walikota.

 

BAB XII

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

 

Pasal 16

  • Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
  • Persyaratan, tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

 

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

BAB XIV

PENAGIHAN

 

Pasal 18

  • Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
  • Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
  • Jumlah kekurangan Retribusi Terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
  • Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

BAB  XV

KEBERATAN

 

Pasal 19

 

(1)   Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)   Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)   Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan retribusi tersebut.

(4)   Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5)   Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

(6)   Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(7)   Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

 

(1)  Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)  Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

Pasal 21

 

(1)  Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

 

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

 

Pasal  23

(1)  Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

(2)  Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi/masyarakat kurang mampu untuk mengangsur.

(3)  Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.

(4)  Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peratauran Walikota.

 

 

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

 

Pasal 24

  • Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
  • Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  1. diterbitkan Surat Teguran; atau
  2. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
  • Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  • Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  • Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

 

 

 

 

BAB XIX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

 

Pasal 25

  • Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
  • Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  • Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

 

Pasal 26

 

(1)  Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Insentif diberikan kepada pengelola retribusi paling tinggi sebesar 5% (lima persen), dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

(3)  Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4)  Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

 

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

 

Pasal 27

 

(1)  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ternate diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

  1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  10. menghentikan penyidikan; dan/atau
  11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal  28

 

(1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

(2)  Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.

(3)  Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan penerimaan negara.

(4)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

           

 

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  29

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2005 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal  31

 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

   Ditetapkan di Ternate

   pada tanggal   Desember 2010

     WALIKOTA TERNATE,

 

 

 

 

 

                                                                                                   BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate

pada tanggal     Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

 

               

 

 

 

               ISNAIN Hi. IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2010 NOMOR 56

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s