NEGARA DAN KONSTITUSI

 

  1. Pengertian Negara

Secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan  kondisi masyarkat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara sevara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 S.M. merumuskan negara dalam bukunya Politicia, yang disebutnya sebagai negara polis yang pada saat itu asih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu negara disebut sebagai negara hukum yang didalamnya terdepat sejumlah warga negara yang ikut dalam pemurmusyarawatan (ecclesia). Oleh karena itu menurut Aristoteles keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.

Pengertian lain tentang negara dikembangkan oleh Agustinus yang merupakan tokoh katolik. Ia membagi negara dalam dua pengertian yaitu Civitas Dei yang artinya negara tuhan, Civitas Terrena atau Civitas Diaboli yang artinya negara duniawi. Civitas terrena ini ditolak ileh Agustinus, sedangkan yang baik adalah negara tuhan atau Civitas dei. Negara tuhan bukanlah negara dari dunia ini, melainkan jiwanya yang dimiliki oleh sebagian atau beberapa orang didunia ini untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah gerejayang mewakili negara tuhan. Meskipun demikian bukan berarti apa yang diluar gereja itu terasing sama sekali dari Civitas Dei (Kusnardi, 1995).

Berbeda dengan konsep pengertian negara menurut kedua tokoh pemiki negara tersebut, Nocollo Machiavelib(1469-1527), yang  merumuskan negara sebagai negara kekuasaan, dalam bukunya ‘II Principle’ yang dahulu merupakan buku referensi pada raja. Machiaveli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suati negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan negara tidak mungkin hanya mengandalkan kekuasaan hanya pada suatu moralitas kesusilaan. Kekacauan timbul dalamn suatu negara karena lemahnya kekuasaan negara. Bahkan lebih terkenal lagi ajaran  Machiaveli tentang tujuan yang dapat  menghalalkan segala cara. Akibat ajaran ini muncullah berbagai praktek pelaksanaan kekuasaan negara yang otoriter, yang jauh dari nilai-nilai moral

Teori negara menurut Machiaveli tersebut mendapattantangan dan reaksi yang kuat dari filsuf lain seperti Thomas Hobbes (1588-1679). John Leeke (1632-17041). Dan Roussesau (1712-1778). Mereka mengartikan negara sebagai suatu badan atau suatu organisasi hasil perjaijian masyarakat secara bersama. Menurut mereka, manusia sejak dilahirkan telah membawa hak-hak asasinya seperti hak untuk hidup, hak milik serta hak kemerdekaan. Dalam keadaan alamiah sebelumnya terbentyk negara, hak-hak tersebut belum ada yang menjamin perlindungannya, sehingga dalam status naturalis, yaitu sebelumnya terbentuknya negara, hak-hak itu akan dapat dilanggar.

Berikut ini konsep pengertian negara medern yang dikemukakan oleh para tokoh antara lain Roger H. Soltau, mengemukakan bahwa negara adalah sebagai  allat agency atau wewnang lauthority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan atas nama masyarakat (Soltau 1961). Sementara itu menurut Harold J. Lasky, bahwa negara adalah merupakan suatu masyarakat yang diintergrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara  sah lebih agung daripada individu atau kelompok, yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan  oleh berbagai filsuf satara para sarjana tentang negara, maka dapat disimpulkan bahwa semua negaramemiliki unsur-unsur yang mutlak hharus ada. Unsur-unsur negara adalah meliputi: Wilayah atau daerah tropis yang sah, rakyat yaitu suatu bangsa sebagai pendukung pokok negara dan tidak terbatas hanya pada salah satu etnis  saja, serta pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat.

 

Negara Indonesia

Meskipun ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang membentuk negara. Hampir semua negara memiliki kesamaan, namun ditinjau dari segi tumbuh dan terbentuknya negara serta susunan negara, setiap negara didunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas masing-masing. Negara inggris tumbuh dan berkembang berdasarkan ciri khas bangsa serta wilayah bangsa inggris. Mereka tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh megahnya kekuasaan kerajaan, sehingga negara inggris tumbuh dan berkembang senantiasa terkait dengan eksistensi kerajaan. Negara Amerika tumbuh dan berkembang dari penduduk imigran yang  bertualang yang menjelajahi benua, meskipun bangsa yang dimaksud adalah bangsa inggris, yang kemudian disusul oleh berbagai etnis didunia seperti Cina dan bangsa Asia lainnya, Prancis, Spanyol, Amerika Latin dan sebagainya. Oleh karena itu negara Amerika terbentuk melalui intergrasi antar etnis didunia.

Demikian pula bangsa dan Negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajah Belanda serta Jepang. Oleh karena itu bangsa indonesia tumbuh dan berkembang karena dilatar belakangi karena adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan dibawa penjajahan bangsa asingserta berjuang merebut kemerdekaan. Oleh karena itu terbentuknya bangsa dan Negara Indonesia melalui suatu proses yang panjang. Sejak masa sebelum bangsa asing menjajah indonesia, sepertimasa kejayaan kerajaan kutai, Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya. Kemudian datanglah bangsa asing keindonesia saatitu bertekat membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa, sebagai unsur pokok negara melalui sumpah pemuda28 Oktober 1928. Isi sumpah itu merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur nrgara yaitu satu nusa (wilayah) negara, satu bangsa (rakyat), dan satu bahasa, sebagai bahasa pengikat dankomunikasi antar warga negara, dan dengan sendirinya setalah kemerdekaan keudian dibentuklah suatu pemerintahan negara

Prinsi-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melaluio makna yang terkandung didalam Pembukan UUD 1945 Alinea I, menjelaskan tentang latar belakang terbentuknyanrgara dan bangsa Indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangsa didunia dan penjajahan itu tudak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan oleh karena itu harus di hapuskan. Alinea ke II menjelaskan tentang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, Alinea III menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia sebagai bangsa yang religius yang kemudian pernyataan kemerdekaan. Adapun Alinea IV, menjelaskan tentng terbentuknya bangsa dan adan negara Indonesia yang disusun bedarsakarkan Undang-Undang Dasar negara, Wilayah negara serta dasar filosofis negara yaitu Pancasila (Notonagoro, 1975).

 

  1. Konstitualisme

Setipa negara modern dewasa ini senantiasa memerlukan suatu sistem pengatiran yang dijabarkan dalam suatu konstitusi. Oleh karena itu konstitualisme mengacu kepada pengertian sistem institusi onalisasi sevara efektif dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan.

Ketika negara-negara bangsa (nation states)mendapatkan bentuknya yang sangat kuat, sentralitis dan sangat berkuasa selama abad ke-16 dan ke-17, berbagai teori politik  berkembang untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan sistem yang kuat sistem.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitualisme dizaman modern dewasa ini pada umumnya dipahami berdasar  pada tiga elemen kesepakatan atau konsensus, sebagai berikut:

  • Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general accepiance of the same philosophy givernment).
  • Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government).
  • Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institusions and procedures). (Andrews 1968:12)

                Bagi bangsa indonesia dasar filosofis yang dimaksud addalah dasar filsafat negara Pancasila. Lima prinsip dasar yang merupakan dasar filosofis bangsa Indonesia tersebut adalah: (1) Ketuhana yang maha esa, (2) kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyarawatan/perwakilan, dan (5) Kadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Kelima prinsip dasar filsafat negara tersebut merupakan dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita ideal dalam bernegara yaitu: (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, (2) meningkatkan (memajukan) kesejahtraan umum, (3)mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

 

  1. Konstitusi Indonesia
  • Pengantar

Dalam proses reformasi hukumdewasa ini berbagai karya ilmiah tentang UUD 1945, banyak yang melomtarakan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Memegang amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah UUD-nya itu sendiri, amandemen lebih merupakan perlengkapan dari rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD  tersebut (Mahfud, 1999:64).

Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 tersebut didasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama masa Orde lama dan Orde baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal UUD memiliki sifat “ multi interpretable” atau dengan kata lain berwahyu arti, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama kepada presiden.

 

  • Hukum Dasar Tertulis (undang-Undang Dasar)

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa pengertian hukum dasar meliputi dua macam yaitu, hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) dan hukum tidak tertulis (convensi). Oleh karena itu sifatnya yang tertulis, maka Undang-Undang Dasar itu rumusnya tertulis dan tidak mudah berubah.

Jadi pada prinsipnya mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaiman pusat-pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain.

 

  • Hukum Dasar Yang Tidak Tertulis (Conversi)

                Conversi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan pemelihara dalam praktek yang penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tiddak tertulis.

 

  • Konstitusi

                Disamping pengertian Undang-Undang Dasar, dipergunakan juga istilah lain yaitu “Konstitusi” . Istilah berasal dari bahasa inggris “Constitution” atau dari bahasa belanda “gonstitutie”. Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar (merupakan peengkap).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pengarang: PROF. DR. H. KAELAN, M.S

DRS. H. ACHMAD ZUBAIDI, M.Si.

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s